Problematika Perkuliahan Jarak Jauh di Universitas Pendidikan Indonesia

 

Kampus Universitas Pendidikan Indonesia-Bandung, nampak sepi setelah diberlakukannya perkuliahan jarak jauh karena adanya pandemi Covid-19(Sumber : Quipper.com)

Dalam menyikapi pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengalihkan proses perkuliahan menjadi perkuliahan jarak jauh sejak Kamis, 31 Maret 2020.

Hal ini mengacu pada Surat Edaran Rektor No.19 tahun 2020 tentang Edaran Rambu-Rambu Pelaksanaan Kegiatan Akademik dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Mahasiswa tidak diperkenankan berada dilingkungan kampus dan semua aktifitas dialihkan menggunakan metode daring (dalam jaringan). Mahasiswa Internasional pun diizinkan pulang kenegaranya.

Bukan hanya mengatur tentang perkuliahan, surat edaran itu pun mengatur tentang mekanisme UTS, UAS, Ujian Sidang, Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan lain-lain. Meskipun semua mekanisme penyesuaian sudah diatur, bukan berarti kebijakan ini berjalan tanpa masalah.

Bukan Kuliah Online, tapi Tugas Online

UPI menyediakan website khusus bernama SPOT dan SPADA untuk melakukan perkuliahan online. Website ini dapat digunakan untuk penyampaian materi, mengumpulkan tugas dan daftar hadir.

“Penggunakan SPOT memang mudah, cuma kadang sering down kalau banyak pengguna pakai SPOT.” ujar Riani Kesyana (20), seorang mahasiswa S1 jurusan Pendidikan Guru Paud, UPI angkatan 2018.

Selain menggunakan website SPOT dan SPADA, ada beberapa metode lain yang bisa digunakan, yaitu video conference, learning menagement system, bahan ajar multimedia dan Social Media Learning.

Para mahasiswa mengeluhkan banyaknya tugas yang diberikan dan waktu perkuliahan yang menjadi tidak menentu selama perkuliahan jarak jauh ini berlangsung.

“Kalau hambatan selama kulon (kuliah online) ini lebih ke manage waktu kadang beda banget dari jadwal, atau seenaknya dosen, bahkan kadang sering kulonnya lebih dari jam SKS yg seharusnya. Terus penggunaan kuota juga apalagi padatnya SKS lumayan buat uang abis.” ujar Riani.

Fatiha Khoirotunnisa Elfahmi (23), selaku Presiden BEM Rema UPI, mengaku banyak menerima keluhan tentang beban yang dirasakan oleh mahasiswa selama kuliah online.

“Beban tugas mahasiswa yang sangat luar biasa. Jatuhnya tugas online bukan kuliah online. Apalagi banyak kasus yang dilaporkan kepada kami.” ujar Fatiha.

Selain mendapat keluhan mengenai tugas yang banyak, BEM Rema UPI juga pernah menerima laporan mengenai seorang oknum dosen yang meminta sejumlah uang kepada mahasiswa.

“Yang paling parah ada UTS dan UAS yang diganti dengan transfer uang 200 ribu. Diposting di instagram BEM Rema UPI, tapi setelah ada pelaporan, langsung di-cancel.”ujar Fatiha.

KKN COVID-19

KKN adalah mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa UPI, setidaknya satu kali selama berkuliah di UPI. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di UPI tetap dilaksanakan meski sedang dalam masa pandemi. KKN yang dijalankan disebut dengan KKN Tematik Covid-19.

“Jadi ada opsi bisa dilaksanakan saat ini (KKN Covid-19) atau ditunda semester depan (Desember-Januari)” ujar Fatiha.

Dalam pelaksanaan KKN Covid-19 ini, mahasiswa terbagi menjadi dua kelompok, yaitu relawan dan non relawan. Relawan adalah mereka yang bekerja sama dengan lembaga berbadan hukum yang bergerak  dalam penanganan Covid-19. Sedangkan non relawan melakukan pendataan penyebaran Covid-19 di daerah sekitar tempat mahasiswa tinggal.

“Relawan itu untuk teman-teman yang terlibat relawan langsung kaya sama ACT, gugus Covid-19 Jabar, atau forum berbadan hukum untuk penanganan Covid-19 dibuktikan dengan sertifikat untuk bukti dan laporan desk dan dokumentasi” ujar Fatiha.

Pembagian tugas kepada kelompok non relawan dinilai kurang efektif oleh Fatiha, karena pendataan sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19.

“Nah yg non relawan ini yang aku rasa gak efektif karena gak jelas harus ngapain. Instruksinya mendata setiap kecamatan asal mahasiswa, yg ODP, PDP.  Kaya for what? Kerja dua kali, gugus Covid-19 masing-masing provinsi ada.” lanjut Fatiha. Selain tugas utama itu, mahasiswa juga melakukan campaign di sosial media.

Penyaluran Bantuan

Menjelang diberlakukannya perkuliahan jarak jauh, BEM Rema UPI sudah mendesak pihak kampus untuk memberikan subsidi pembelajaran online. Akirnya pihak kampus meberikan subsidi berupa uang 100 ribu per mahasiswa setiap bulannya selama perkuliahan jarak jauh berlangsung.

“Kita sudah membaca dampak ini bakal parah apalagi dari tinjauan ekonomi kebanyakan wali mahasiswa UPI itu menengah kebawah.”ujar Fatiha.

Selain mengajukan subsidi kepada pihak kampus, BEM Rema UPI bersama Ormawa (Organisasi Mahasiswa) lainnya di kampus membentuk tim relawan untuk menggalang donasi. Hasil dari penggalangan dana ini kemudian disalurkan kepada berbagai pihak yang terdampak akibat dari wabah ini.

“Terkumpul 120-an juta. Selain proyeksi untuk tenaga kesehatan, untuk mahasiswa yang terjebak di kosan juga kami siapkan sembako. Ada sekitar 1000 paket sembako disebar ke pekerja informal yang ada di lingkungan Jabar-Banten.” ujar Fatiha.

Sistem Kuliah Berubah, tapi UKT Tidak Berubah

Pada 18 Mei 2020, pihak Rektorat UPI mengeluarkan surat edaran yang berisikan pemberitahuan jadwal pembayaran UKT yang akan dilaksanakan pada 22 Juni s.d 20 Juli 2020. Hal ini membuat mahasiswa geram karena tidak adanya perubahan kebijakan sekalipun terjadi pandemi yang mengakibatkan krisis ekonomi di Indonesia.

Menyikapi kebijakan tersebut, mahasiswa UPI melakukan aksi media dengan tagar #MahasiswaUpiTolakBayarUKT. Menurut keterangan Fatiha, tagar itu mencapai sekitar 9000 cuitan di twitter.

Tuntutan Mahasiswa UPI pada aksi media #MahasiswaUpiTolakBayarUKT 20 Mei 2020 (Sumber : Instagram BEM Rema UPI)

 “BEM Rema UPI membuat policy brief dari BEM yang diserahkan ke birokrat agar bisa diimplementasikan pada mekanisme pembayaran UKT di tengah Covid-19.” ujar Fatiha.

Setelah terjadinya penolakan dari mahasiswa, pihak kampus mengeluarkan surat edaran baru yang berisi tentang penangguhan dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa on-going. Namun kebijakan baru ini tidak membuat mahasiswa puas karena penangguhan yang diberikan tidak menyeluruh.

“Tapi sampai saat ini BEM belum mau ngalah, karena opsi yg diberikan standar.” ujar Fatiha.

Ratusan mahasiswa baru yang sudah lolos SNMPTN di UPI pun mengajukan permohonan pembayaran UKT awal.

BEM Rema UPI akan tetap mendesak pihak kampus untuk membuat kebijakan sesuai dengan poliy brief yang di berikan. Fatiha mengaku akan memanfaatkan momentum pasca pelantikan rektor baru, yang akan dilaksanakan pada 16 Juli mendatang, untuk kembali mengajukan perubahan kebijakan.

“Meski ini sudah beredar kebijakan yang baru, kita belum mau mengiyakan adanya surat ini, toh input data juli, masih ada waktu juni-juli untuk mendesak rektor baru.” ujar Fatiha

Nasib Mahasiswa Tingkat Akhir : Wisuda Online

Mengacu pada Surat Edaran Rektor No.19 tentang Edaran Rambu-Rambu Pelaksanaan Kegiatan Akademik dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), proses penyusunan skripsi, tesis, disertasi, bimbingan, ujian proposal dan sidang akhir mengalami beberapa penyesuaian.

Dalam penyusunan skripsi, tesis dan disertasi, metode penelitian dimodifikasi agar data dapat diperoleh tanpa harus turun ke lapangan sesuai dengan arahan dosen pembimbing.

Bagi mahasiswa yang sudah mengumpulkan data penelitian, dapat dilanjutkan dengan mengolah data yang sudah ada dan/atau ditambahkan dengan data yang diperoleh secara daring sesuai dengan arahan dosen pembimbing.

Pihak kampus telah melakukan rapat mengenai wisuda pada 28 Mei 2020. Hasilnya memutuskan bahwa wisuda gelombang dua akan dilaksanakan pada 23-24 Juni 2020 dengan menggunakan metode daring.

“Teknis pembagian (ijazah) sejauh ini dikirim menggunakan pos atau diambil di fakultas masing-masing.” ujar Fatiha,

Menghadapi segala problematika akibat adanya pandemi Covid-19 ini, Fatiha berharap seluruh pembuat kebijakan tidak gegabah.

“Jangan jadikan mahasiswa jadi objek komersialisasi, jangan jadikan masyarakat bingung memilih antara ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Education for all, hard to imagine the new normal; neoliberal reforming education.” pungkasnya.

Riani sebagai mahasiswa UPI, mengapresiasi kinerja BEM atas pengawalan kebijakan-kebijakan yang ada di kampus.

“Iya untuk tahun sekarang kepemimpinan ngikutin perkembangan isu cukup cepat tanggap.”. ujar Riani.

Riani juga berharap pihak kampus dapat memahami kondisi para mahasiswanya.

“Untuk UPI sendiri baik pihak akademik atau bahkan dosen-dosennya saya harap bisa mengerti dan paham kondisi situasi dari sudut pandang mahasiswa.”pungkasnya.

Penulis : Yaser Fahrizal Damar Utama